Pemilu Legislatif Indonesia

DPR Janjikan Kawal dan Selesaikan RUUK DIY

2010-12-20T18:59:00.000-08:00

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUUK DIY, Ida Fauziyah menjanjikan kepada masyarakat Yogyakarta untuk terus mengawal dan memerjuangkan aspirasi masyarakat Yogyakarta terkait dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam NKRI.

"Meski kami di Panja RUUK DIY bukan warga DIY, tapi kami akan berjanji akan terus mengawal dan memerjuangkan aspirasi masyarakat Yogyakarta agar ditetapkannya UUK DIY," kata Ida disambut tepukan meriah masyarakat DIY yang hadir dalam 'Jogja Menggugat' di depan Gedung Agung Yogyakarta, Sabtu (5/9).

Ida optimis RUUK DIY akan selesai pada sisa waktu jabatan mereka yakni pada 30 September mendatang. Menurutnya, UUK DIY akan ditetapkan sesuai dengan keinginan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sementara itu anggota Panja RUUK DIY Ferry Mursidan bahkan menyatakan bahwa tak ada alasan bagi pemerintah pusat untuk tidak menepatkan RUUK DIY seperti yang diinginkan oleh rakyat DIY.

"Yogyakarta itu memang istimewa, DIY adalah penjaga pilar NKRI," katanya.

Ferry juga mengatakan bahwa pada 5 September 1945 lalu bukanlah merupakan sebuah peristiwa politik, namun merupakan keiklasan rakyat Yogyakarta terhadap NKRI dengan menggabungkan diri dengan NKRI.

"Penetapan DIY sebagai Daerah Isimewa adalah sebuah penghormatan atas sejarah NKRI bagi masyarakat DIY," ujarnya disambut pekik 'Penetapan' dan 'Merdeka' oleh masyarakat.

Menurut Ferry, DIY adalah sebuah bagian vital NKRI yang tak boleh terpisahkan. "DIY adalah sumbu utama NKRI," ujarnya.

Ida Fauziyah dan Ferry Mursidan adalah dua dar sepuluh anggota DPR RI dari Komisi 2 yang bertugas menyelesaikan RUUK DIY hingga akhir masa jabatannya pada 30 September mendatang.

Sabtu (5/9), mereka datang ke Yogyakarta untuk menghadiri seminar memperingati maklumat 5 September 1945 di UGM yang dikenal ijab kabulnya pemerintah RI dengan Negari Ngayogyokarto Hadiningrat. Selain itu, mereka juga mendengarkan aspirasi langsung masyarakat yang muncul dalam aksi 'Yogyakarta Menggugat'.

Partai Koalisi Satu Suara Darmin Gubernur BI

2010-08-09T05:22:00.000-07:00

Darmin Nasution akhirnya sah menjadi Gubernur Bank Indonesia, setelah mendapat sokongan dari partai-partai mitra koalisi pemerintah. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out.

Apa alasan partai koalisi mendukung Darmin?

"Kami menghargai proses di Komisi XI DPR," ujar juru bicara Fraksi Demokrat, Taufiq Effendi, ketika menyatakan dukungan fraksinya kepada Darmin.

Hal serupa juga dikemukakan oleh kelima fraksi koalisi lainnya.

"Golkar menyadari sensitivitas hal ini. Tapi kami menjunjung tinggi presumption of innocent atau azas praduga tak bersalah," tegas SW Yudha, juru bicara Fraksi Partai Golkar.

Menurut partai beringin, mereka merasa yakin dengan Darmin setelah yang bersangkutan bersedia untuk mengundurkan diri sebagai Gubernur BI apabila suatu saat nanti dinyatakan sebagai terdakwa.

"Sampai saat ini, belum ada status tersangka atau terdakwa yang melekat pada Saudara Darmin. Jadi, Beliau masih bersih sampai hari ini. Kami tidak mau berburuk sangka sebelum ada bukti. Ketahuilah, berburuk sangka itu dosa besar," kata Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar, di hadapan sidang paripurna.

"Kami konsisten dan menjunjung tinggi keputusan Komisi XI yang merupakan amanah dari Badan Musyawarah DPR," ujar Ketua Fraksi PAN Asman Abnur.

PKS dan PKB pun menyatakan sikap serupa. Dengan demikian, seluruh fraksi koalisi kali ini bulat satu suara.

Dukungan tambahan bahkan datang dari Gerindra karena partai binaan Prabowo Subianto ini juga ikut mendukung Darmin sebagai Gubernur BI. "Kami mendukung putusan Komisi XI yang telah memilih Saudara Darmin secara mufakat," kata Budi Heryadi, juru bicara Partai Gerindra.

Proses pengesahan Darmin memakan waktu lama, enam jam. Itu termasuk dua jam untuk lobi, karena sosok Darmin dianggap kontroversial oleh sebagian politisi Senayan.

PDIP dan Hanura berkeras menyatakan Darmin tak bisa dilepaskan dari kasus Bank Century, karena saat itu ia menjabat sebagai Komisaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang disimpulkan DPR diduga terlibat dalam pengambilan keputusan bail-out Century.

BPK Tolak Tanggapi Sanggahan Hasil Pemeriksaan Century

2010-06-06T00:34:00.000-07:00

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak menanggapi sanggahan dari sejumlah pihak atas hasil pemeriksaan investigatif Bank Century termasuk dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Tidak ada tanggapan, sesuai Pasal 23 UUD 1945, audit BPK final," kata Anggota BPK Rizal Djalil melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

BPK mengelompokkan hasil pemeriksaan investigatif Bank Century ke dalam 5 kelompok temuan pemeriksaan yaitu proses merger dan pengawasan Bank Century oleh Bank Indonesia (BI), dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

Kelompok lainnya penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penggunaan dana FPJP dan penyertaan modal sementara, dan praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham dan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Bank Century yang merugikan bank hasil merger itu.

Untuk kelompok I misalnya dari hasil pemeriksaan BPK menduga terjadi pelanggaran di mana dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac, Bank Picco, dan Bank CIC menjadi Bank Century, BI bersikap tidak tegas dan tidak hati-hati (prudent) dalam menetapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri.

Pada kelompok II hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa BI patut diduga melakukan perubahan persyaratan CAR dalam peraturan BI agar Bank Century dapat memperoleh FPJP.

Saat pemberian FPJP, rasio kecukupan modal (CAR) bank itu telah negatif 3,53 persen, sementara berdasar aturan BI diatur bahwa bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif.

Dapat Dipertanggungjawabkan

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa keputusan terkait Bank Century akan dia pertanggungjawabkan termasuk jika masuk ke ranah yang bersifat politis.

Ia menyatakan, dari sisi pemerintah, dirinya berpendapat sama dengan Presiden Yudhoyono dan akan menyiapkan secara baik jika kasus Bank Century masuk ke ranah politik.

"Kita menyiapkan secara baik kalau dibawa ke ranah politik yang masuk dibahas sisi akuntabilitas `policy` (kebijakan). Saya rasa dalam hal itu kita akan coba persiapkan," tegasnya.

Menurut dia, terhadap hasil audit BPK yang menyatakan adanya tindak pidana perbankan sebelum Bank Century diambil alih, maka hal tersebut memiliki mekanisme sendiri dalam penanganannya karena telah masuk ranah pidana.

"Waktu Bank Century masih ada sebelum diambil alih, itu tentu masuk dalam ranah pidana yang harus ditangani, tentunya ada mekanismenya untuk itu sendiri," jelasnya.

Ia menambahkan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga bisa memberikan informasi mengenai aliran dana penyelamatan Bank Century.

"Kalau yang berhubungan dengan aliran atau yang disebutkan kucuran dana atau penyertaan modal sementara LPS, PPATK juga bisa memberikan informasi," katanya.

Ia kembali menegaskan semua tindakan dan kebijakan yang dilakukannya dalam penyelamatan Bank Century telah sesuai dengan landasan hukum dan situasi saat itu.

Para pengamat ekonomi pun tahu, jelas Ani, bahwa keadaan saat itu sedang krisis dan perlu penanganan mendesak terhadap Bank Century tersebut.

"Saya saja bisa menyuruh anak saya di SMP untuk browsing kejadian 12 bulan yang lalu. Dan lihat saja beberapa pengamat ekonomi yang sangat kritis kepada pemerintah, statemen mereka waktu itu apa. Mereka kan menyebutkan bahwa krisis itu di depan mata. Jadi situasinya krisis, ada `policy` yang harus dilakukan," katanya.

Ia menyebutkan, sebuah kebijakan itu memiliki konsekuensi yang harus dibayar. Ia pun akan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah dibuatnya. Namun, ia berharap semua pihak bisa melihat kasus ini secara objektif.

"Saya rasa dari `spirit` kalau memang mau membuat semuanya jelas, selama kita semua objektif melihat situasi yang ada. `Policy` itu ada konsekuensinya ada biayanya. Biayanya dipertanggungjawabkan," katanya.(*)

Kemenangan Anas Urbaningrum Karena SBY

2010-06-06T00:25:00.000-07:00

"Saya ucapkan selamat karena telah terpilih secara demokratis. Saya juga minta ketua umum baru untuk mengajak mengayomi dan membimbing semua kader.

Mari kita laksanakan hasil keputusan kongres termasuk program aksi lima tahun kedepan," papar SBY disambut tepuk tangan hadirin di Hotel Masson Pine Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat,

SBY mengatakan, agar Anas melaksanakan konsolidasi di hari-hari mendatang dan menyusun formatur kepengurusan ke depan. "Ajaklah semua," seru dia.

Sebab, kongres ini adalah mata rantai awal untuk perjuangan Partai Demokrat pada lima tahun mendatang. Sehingga, SBY yakin ke depan tidak lama lagi Demokrat menjadi partai yang kuat dan modern.

"saudara ketua umum, pimpinlah partai untuk mengajak komponen bangsa dan mengajak mitra parpol lain untuk menjalankan kehidupan demokrasi," pinta SBY.

Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan adik ipar SBY, Hadi Utomo. Anas Urbaningrum menang 280 suara atau 53 persen mengungguli rivalnya Andi Mallaranggeng dan Marzuki Alie dalam pemungutan suara Sabtu

"Kemenangan Mas Anas (Urbaningrum) pun kami akui karena ada bimbingan ketauladanan SBY yang mengajarkan perilaku berdemokrasi yang santun, cerdas, sportif dan selalu mengedepankan etika," kata Ketua Tim Sukses (Timses) Anas Urbaningrum yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2005-2010 Achmad Mubarok di Padalarang, Bandung Barat,

Hasil kongres ini membuktikan Demokrat benar-benar partai demokratis yang modern, bukan mengakomodasi semua kepentingan tertentu. Kemenangan Anas Urbaningrum memberi udara segar bagi partai.

"Kami semua anggota Timses bersyukur, karena kongres benar-benar berlangsung sportif, demokratis di bawah kearifan bapak SBY yang sedari awal memang selalu menjaga netralitas terhadap semua. Kandidat yang bertarung," tanndasnya.

Megawati Umumkan Pengurus PDIP (2010-2015)

2010-04-08T06:53:00.000-07:00

Setelah terlambat lebih dari 1 jam, akhirnya Megawati mengumumkan susunan pengurus DPP PDIP 2010-2015. "Ternyata tidak begitu mudah untuk bisa memilih mereka yang akan membantu saya di DPP Partai. Banyak orang yang bagus dan pintar hanya tempatnya terbatas," ujarnya, Kamis (8/4).

Saat mau membacakan susunan, Mega mewanti-wanti. "Bagi mereka yang sudah berdebar hati-hatinya tapi namanya tak tercantum bukan berarti ada hal (buruk) tertentu dalam pikirana saya," ujarnya. "Yang masuk jangan menjadi sombong dan pongah."

Menurut Mega, mereka yang masuk pengurus tapi dalam perjalanannya tidak konsisten maka dirinya tak akan segan-segan untuk menggantinya.

Adapun struktur kepengurusan 2010-2015 terdiri dari Ketua Umum dan dibawahnya terdapat enam Ketua Bidang internal, enam Ketua Bidang Kehidupan Masyarakat dan tujuh orang Ketua Bidang Lembaga Pemerintahan. "Totalnya ada 27 orang," ujarnya.

Berikut susunan pengurus DPP PDIP 2010-2015:

Ketua Umum : Megawati

Ketua Bidang Kehormatan partai : Sidharto Danusubroto
Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga : Puan Maharani
Ketua Bidang Keanggotaan dan Kaderisasi : Moh Idham Samawi
Ketua Bidang Organisasi : Jarot Saiful Hidayat (Walikota Blitar)
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi : H Rano Karno
Ketua Bidang Sumebrdaya dan Dana : Effendi MS Simbolon
Ketua Bidang Pertanina,perikanan dan Kelautan : Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja : Ribka Ciptaning
Ketua Bidang Pendidikan, Keagaman dan Kebudayaan : Hamka Haq (Baitul Muslimin)
Ketua Bidang Industri dan Perdagangan dan UMKNM : Nusyirwan
Ketua Bidang Perempuan dan Anak : Wiryanti Sukamdani
Ketua Bidang Kepemudaan : Mauarar Sirait
Ketua Bidang Transportasi dan Infrasturktur : Made Urip
Ketua Bidang Energi Pertambangan dan Lingkungan Hidup : Bambang Wuryanto
Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan : Muhammad Prakosa
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan : Emir Moeis
Ketua Bidang Hukum dan HAM dan Peraturan Perundangan : Trimedya Panjaitan
Ketua Bidang Pertahanan dan kemanan dan Hubungan Internasioan : Andreas Hugo Parera
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah : Komaruddin SH

Sekjen : Tjahjo Kumolo
Wasekjen Internal : Erico Sutarduga
Wasekjen Program : Ahmad Basarah
Wasekjen Kesekretaraiatan : Hasto Kristyanto

Bendahara : Olly Dondokambe
Wakil Bendahara : Rudiyanto Chen (Babel)
Wakil Bendahara Program : Yuliati Pieter Batubara

Kongres PDIP Sepakati Mega Ketua Umum Lagi (2010 - 2015)

2010-04-08T06:45:00.000-07:00

Kongres III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyepakati secara bulat Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Ketua Umum periode 2010-2015 pukul 11.20 wita. Frans Lebu Raya, selaku pimpinan sidang paripurna tersebut menyampaikan pada forum bahwa hanya Megawati yang dicalonkan oleh utusan daerah dalam pemandangan umum.

“Dari pandangan umum seluruh DPD mencalonkan hanya satu ketua umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Frans dalam sidang paripurna kongres III PDIP, di Agung Room Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Kamis 8 April 2010.

Kemudian pimpinan sidang kemudian menawarkan kepada peserta forum paripurna kongres untuk menetapkan Megawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan 2010-2015. “Apakah Ibu Megawati Soekarnoputri bisa ditetapkan sebagai ketua umum PDI Perjuangan periode 2010-2015?” Pimpinan Sidang Frans Lebu Raya bertanya pada peserta Kongres.

Peserta pun serentak menjawab, “Setuju. Sepakat.” Lalu pimpinan sidang mengetuk palu. Megawati sebagai ketua umum terpilih pun ditetapkan sebagai formatur untuk menyusun kepengurusan DPP sesuai AD/ART yang berlaku.

“Apakah Ketua Umum terpilih bisa ditetapkan sebagai formatur tunggal?” pimpinan sidang bertanya lagi.

“Setuju,” kata peserta kongres secara koor.

Kongres PDI-P di Bali 6 - 9 April 2010

2010-04-05T07:11:00.000-07:00

Setidaknya 1.700 pengurus pusat hingga cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan mengikuti Kongres Ke-3 PDI-P di Denpasar, Bali, 6-9 April. Dalam kongres yang digelar di Grand Sahid Sanur ini, mereka akan memilih kembali ketua umum partai berlambang banteng dengan moncong putih untuk periode 2010-2015.

Ketua Fraksi PDI-P Tjahjo Kumolo dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Minggu (4/4/2010), mengatakan, selain untuk semua peserta resmi kongres, panitia kongres juga menyiapkan akomodasi untuk menampung para penggembira, kader, dan simpatisan anggota PDI-P seluruh Indonesia yang datang menyukseskan kongres ini.

"Disediakan tempat di tiga lapangan seputar lokasi kongres," tuturnya. Di tiga titik ini, panitia mendirikan dapur umum untuk makan siang dan malam bagi 'seluruh peserta tambahan' ini. Pasalnya, lanjut Tjahjo, setiap daerah, khususnya Jawa dan Sumatera, setidaknya membawa rombongan sekitar dua bus ke kongres ini.

Sebelumnya, Ketua DPP Puan Maharani mengatakan, sekitar 495 pimpinan cabang PDI-P telah mengonfirmasi keikutsertaan dalam kongres. Sekitar 99 persennya juga menyatakan akan meminta kesediaan Megawati untuk kembali memimpin PDI-P.

Jelang Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat

2010-04-04T06:55:00.000-07:00

Sejumlah kader Partai Demokrat mulai menyatakan niat masuk ke bursa calon ketua umum partai untuk periode 2010-2015. Pemilihan ketua umum Partai Demokrat akan berlangsung dalam kongres partai itu di Bandung, Jawa Barat, Mei.

Informasi yang dihimpun Kompas, Rabu (24/3/2010) kemarin, mereka yang akan mengikuti bursa ketua umum Partai Demokrat adalah Andi Mallarangeng (Menteri Pemuda dan Olahraga), Marzuki Alie (Ketua DPR), Anas Urbaningrum (Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR), Agus Hermanto (Wakil Ketua Komisi VI DPR), dan Jafar Hafsah (Wakil Ketua Komisi IV DPR).

Andi Mallarangeng akan mengumumkan pencalonannya pada 28 Maret 2010 di Wisma Proklamasi, Jakarta. "Partai Demokrat perlu mendapat 30 persen suara di Pemilu 2014. Sebab, 21 persen suara yang didapat di Pemilu 2009 ternyata tidak cukup," tutur Andi tentang salah satu targetnya jika menjadi ketua umum partai pemenang Pemilu 2009 ini.

Tentang restu dari Presiden Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi menjawab, "Saya bekerja enam tahun bersama Presiden Yudhoyono. Karena kebersamaan itu, sekarang saya maju sebagai bakal calon ketua umum. Keputusan untuk maju ini juga sebagai amanah."

Marzuki Alie, yang juga mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, mengatakan, dalam arahannya, Yudhoyono meminta kongres berjalan demokratis. "Kalau ada restu-restuan, nanti malah tidak demokratis," katanya.

Marzuki akan mengumumkan secara pasti tentang keikutsertaannya dalam bursa ketua umum Partai Demokrat setelah pertemuan prakongres yang digelar 28 Maret 2010.

Sementara itu, Anas Urbaningrum pada 22 Maret di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti bursa calon ketua umum Partai Demokrat.

Kesiapan untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat beberapa kali juga telah disampaikan Agus Hermanto yang juga adik Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo, serta Jafar Hafsah.

Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menuturkan, kongres pada Mei mendatang akan menentukan, Partai Demokrat menjadi partai keluarga atau bukan.

Yudhoyono masih memiliki peran yang amat menentukan di Partai Demokrat. "Namun, untuk masa depan partai dan makin meneguhkan cara-cara berdemokrasi, Yudhoyono harus secara bertahap mengurangi perannya di Partai Demokrat. Sebab, pengaruh Yudhoyono pada Pemilu 2014 belum tentu sebesar pada Pemilu 2009. Untuk itu, Demokrat harus mulai menyiapkan figur baru untuk Pemilu 2014," ujarnya.

Hadi Utomo mengakui, partainya tengah menjalin komunikasi serius dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). "Komunikasi dan silaturahim (dengan PDI-P) itu tetap kami bangun. Kami inginnya berkoalisi dengan semua partai karena visi dan misi semua partai sejatinya sama, yakni ingin menyejahterakan seluruh rakyat," kata Hadi Utomo di sela-sela Workshop Strategi Politik Partai Demokrat Wilayah Bali, NTB, dan NTT di Sanur, Bali, kemarin.

Demokrat menunggu

Hadi Utomo menyatakan, Partai Demokrat akan menunggu jadi tidaknya PDI-P berkoalisi dengan Demokrat hingga kepengurusan hasil Kongres PDI-P di Bali terbentuk. "Jadi, kami sangat terbuka dengan perkembangan baru. Kongres (PDI-P) itu hanya puncak, sementara pertemuan dan silaturahim sudah dijalin sebelumnya. Kita menunggu saja," katanya.

Menurut Hadi Utomo, struktur Partai Demokrat hingga ketua umum seperti dirinya tidak dalam posisi mengambil keputusan mengenai hal itu. Dalam struktur partai, Yudhoyono adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

KPU Tetapkan Hasil Pemilu Legislatif 2009

2009-07-16T07:30:00.000-07:00

Komisi Pemilihan Umum

Setelah 14 hari (26 April 2009 – 9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 pada Sabtu Malam (9/5).

Pada rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU A. Hafiz Anshary dan dihadiri semua anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, dan saksi serta perwakilan peserta Pemilu 2009, KPU menetapkan perolehan suara 38 partai politik nasional dan perolehan suara calon anggota DPD.

Ketua KPU A. Hafiz Anshary membacakan satu persatu perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2009. Total suara sah untuk Pemilu Anggota DPR yang berasal dari 33 Provinsi (77 daerah pemilihan) adalah sebanyak 104.099.785. (untuk detail perolehan klik di sini Hasil Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu 2009).

Setelah membacakan perolehan suara partai Politik Peserta Pemilu 2009, secara bergantian anggota KPU membacakan perolehan suara calon anggota DPD di 33 Provinsi.

Dari 38 partai politik nasional, hanya 9 partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen. Sementara 29 partai lainnya harus tersingkir.

Berikut perolehan 9 partai politik tersebut secara lengkap.

* Partai Demokrat 21.703.137 suara (20,85%)
* Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45%)
* PDI P 14.600.091 suara (14,03%)
* PKS 8.206.955 suara (7,88%)
* PAN 6.254.580 suara (6,01%)
* PPP 5.533.214 suara (5,32%)
* PKB 5.146.122 suara (4,94%)
* Gerindra 4.646.406 suara (4,46%)
* Hanura 3.922.870 suara (3,77 %)

Total Suara Sah Nasional : 104.099.785 suara. (ful)

Mau Gak Jadi Caleg....??

2009-05-26T05:04:00.000-07:00

JAKARTA, KAMIS - Para calon legislatif (caleg) harus mempunyai strategi baru dalam berkampanye dan dianjurkan untuk melakukan terobosan dalam berkomunikasi selama kampanye. Oleh karenanya, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan para caleg agar para pemilih menangkap pesan inti yang disuarakan. Demikian diungkapkan Managing Partner Veloxxe Consulting, AM Putut Prabantoro, praktisi komunikasi dan konsultan PR, di Jakarta, Kamis (16/10).

Pernyataan Putut Prabantoro ini dilatarbelakangi oleh banyaknya partai, caleg, dan calon anggota DPD yang bertarung dalam Pemilu 2009. Pesta demokrasi Indonesia ketiga, katanya setelah Reformasi ini, katanya terhitung ada 44 partai, 10.073 caleg dan juga ditambah 1132 para calon anggota DPD.

"Dalam kondisi seperti ini, kesuksesan pemilu kali ini masih merupakan tanda tanya besar mengingat ancaman para pemilih Golput cukup banyak. Menurut data yang ada Golput dalam pilkada berkisar 25% hingga 45%. Bahkan menurut perkiraan Gus Dur dalam pernyataannya pekan lalu, Golput akan mencapai 70%," katanya.

Putut Prabantoro menjelaskan bahwa demokrasi di dunia itu menjiplak budaya demokrasi bangsa Romawi. Ada peribahasa bangsa Romawi yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemilu itu harus dilihat. “Humana vita est alea, in qua vincere tam fortuitum quam necesse perdere – hidup manusia itu seperti permainan dadu, di mana kemenangan merupakan suatu kebetulan dan kekalahan menjadi sebuah keharusan.”

Dengan jumlah partai dan para caleg peserta pemilu sedemikian besar, para calon harus berhitung seberapa besar peluang kemenangannya. Faktor pertama yang harus diketahui oleh para caleg sebelum berkampanye adalah sistem perhitungan suara yang digunakan partai yakni nomor urut atau suara terbanyak.

Jika nomor urut yang digunakan, sistem ini akan melemahkan semangat para caleg ketika harus bertempur untuk partainya. “Masukan yang saya dapatkan di lapangan adalah, para caleg tidak akan mengikuti pemilu jika nomor urut sebagai sistem perhitungan suara. Para caleg melihat nomor urut hanya menempatkan para caleg dengan nomor urut besar sebagai poin getter (pengumpul suara/nilai) bagi nomor urut kecil atau di atasnya,” jelas Putut Prabantoro.

Menurut mantan wartawan Surya Surabaya itu, faktor-faktor seperti branding partai - personal branding - kesesuaian antara daerah asal dan dapil - media komunikasi yang digunakan - profil pemilih (dan bukan profil caleg) merupakan tantangan bagi para caleg. "Personal branding adalah yang paling utama untuk dikerjakan. Pemetaan yang akurat terhadap faktor-faktor tersebut akan sangat membantu para caleg dalam sukses berkampanye," katanya. Ditambahkan, nomor urut pada sistem suara terbanyak, tidak memberi dampak yang cukup berarti karena semua caleg mempunyai kesulitan dan kans yang sama.

Next------>>>>

Mau Gak Jadi Caleg....????

2009-05-26T05:01:00.001-07:00

Visi dan Misi Nyaris Mirip

Target utama dalam berkampanye adalah bagaimana para calon pemilih mengingat nama caleg, nomor urut, dan nama partai. Sementara itu, slogan, visi, dan misi tidak perlu ditekankan karena para pemilih tidak akan memikirkan slogan yang dibuat para caleg yang hampir mirip semua. Oleh karena itu, menurut pengamatannya, dari keseluruhan faktor yang harus ditaklukan, cara dan jenis media berkomunikasi akan sangat menentukan pencapaian target dalam berkampanye.

Berdasar pengamatan di lapangan, para caleg masih menggunakan pola lama dalam berkomunikasi, seperti spanduk dan sms. Dengan perubahan peta jumlah partai peserta pemilu dan jumlah caleg seharusnya harus diubah pola dan media komunikasi yang digunakan.

“Para caleg harus pandai menentukan media komunikasi yang tepat untuk mengedukasi pemilih agar mengingat nama caleg, partai dan nomor urut. Untuk pemilu 2009, era spanduk sudah selesai. Spanduk hanya diingat sesaat dan tidak meninggalkan ingatan (memori) yang mendalam bagi para pembacanya yang sebagian besar adalah pelintas jalan dengan kendaraan bergerak. Pembaca tidak mungkin diedukasi untuk mengingat karena pemasang spanduk tidak sedikit dan para pembaca sebagian terkonsentrasi pada jalan,“ ujar Putut Prabantoro.

Hal yang sama juga terjadi pada alat komunikasi melalui Short Message Service (SMS), Putut Prabantoro menambahkan, juga tidak bisa digunakan sepenuhnya. Bagi para caleg yang tempat tinggal adalah sama dengan daerah pilihan (dapil), ada kemungkinan untuk menggunakan SMS. SMS itu hanya salah satu alternatif komunikasi yang bisa digunakan sebagai tambahan, namun bukan yang pokok. Jika memang dipilih untuk digunakan, SMS memiliki kelemahan karena nomor yang dituju adalah acak sehingga tidak terjamin keberhasilannya dan efektifitas media ini sangat kurang dan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Pada pokoknya, strategi yang dipilih harus benar-benar tepat sasaran dan tidak dapat menggunakan benchmarking atau duplikasi pola komunikasi yang digunakan caleg lain. Masyarakat pemilih kota dan desa berbeda cara berkomunikasinya dan media yang digunakan.

<<<<<-------Kembali

UU Pemilu Legislatif Digugat Lagi

2009-05-26T04:58:00.000-07:00

UU Pemilu Legislatif Digugat Lagi
Jakarta - Menjelang Pemilu 2009, UU 10/2008 tentang Pemilu Legislatif kembali digugat. Tak tanggung, Mahkamah Konstitusi diminta menguji dua permohonan langsung mengenai bilangan pembagi pemilih (BPP) dan nomor urut kursi dalam menentukan calon terpilih.

"Pasal-pasal ini memang di desain untuk menguntungkan pejabat partai politik," kata Muhammad Sholeh, pemohon uji materi, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/9).
Muhammad Sholeh adalah politisi Partai Demokrasi Perjuangan yang maju dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur dari daerah pemilihan I Surabaya dan Sidoarjo.

Ia meminta Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang Pemilu Legislatif pasal 55 ayat 2 yang mengatur setiap tiga calon terdapat sekurangnya satu calon perempuan.
Selain itu, Sholeh juga mendalilkan pasal 214 huruf a, b, c, d, e yang mengatur tentang penentuan calon terpilih.

Menurutnya, ketentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% dari BPP. Sedangkan bila sama-sama memperoleh 30%, maka diberikan pada nomor urut terkecil. Ketentuan ini juga berlaku meski nomor terakhir mencapai lebih dari 50% sedangkan nomor urut kecil mendapat 30%.

Permohonan kedua, yang disidangkan berbarengan, diajukan oleh Sutjipto dan Septi Notarina, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Surabaya satu. Keduanya menilai Undang-Undang Pemilu pasal 205 ayat 4 dan 5 yang mengatur pembagian sisa kursi dan pasal 208 tentang penetapan perolehan kursi partai politik telah melanggar hak konstitusional pemohon.

Kedua pemohon perkara No 22/PUU-VI/2008 dan perkara No 24/PUU-VI/2008 sama-sama meminta untuk mempercepat proses persidangan mengingat proses pencalegan akan selesai pada 25 September 2008. "Kami meminta majelis hakim mempertimbangkan masa waktu yang mendesak ini," ujar Sholeh.

Ketua majelis hakim sidang panel yang dipimpin oleh Arsyad Sanusi memutuskan, pada pemeriksaan pendahuluan, permohonan ini harus diperbaiki dan dilengkapi terlebih dahulu. Untuk itu, pada persidangan selanjutnya, pemohon diharap memberikan bukti-bukti perbaikan sekaligus menyiapkan saksi dan ahli.

"Yang terpenting harus dilengkapi bukti daftar calon sementara (DCS)," ujar Arsyad sembari menambahkan sidang akan dilanjutkan 2 minggu ke depan.